Implementasi Sistem Penghargaan dan Sanksi Tahun 2014
Kesekretariatan - 12/16/2014 2:24:15 PM
Sesuai dengan amanat pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, pemerintah perlu menerapkan sistem penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L tahun anggaran 2013
 

 
Nota Keuangan dan APBNP 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dalam rangka mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014 dan menjaga defisit APBN dalam batas yang aman, perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, pada komponen-komponen utama APBN. Langkah tersebut meliputi optimalisasi penerimaan, baik pajak maupun bukan pajak; efisiensi dan pengendalian belanja negara; serta peningkatan kapasitas pembiayaan anggaran.
 

 

 
 
   
First | Previous | Next | Last Halaman 139 dari 142 halaman
   
Apakah anda akan memberi saran/pertanyaan ?
FAQ : Helpdesk Aplikasi RKA-KL DIPA online : (021) 34357120. Permintaan user ID dan password, silahkan kirim permintaan resmi ke email helpdesk : aplikasidja@yahoo.com dengan melampirkan Nama User, NIP dan Unit Kerja
 
herry prananto
12/29/2005 -
Pertanyaan :
Data perlu diupdate terus, peraturan perundang2an jangan lebih baik terpusat tidak tersebar pada masing2 unit. Artikel perlu diperbanyak
Jawab :
Terima kasih atas masukannya. Kami selalu berusaha untuk menyempurnakan website ini.
 
imam samudra
12/22/2005 -
Pertanyaan :
selama ini terdapat oknum djapk maupun djpb yang minta upeti dari departemen/lembaga, tolong diperhatikan karena ini praktek KKN yang sudah mengakar agar dihapuskan
Jawab :
 
Sulaeman
12/19/2005 -
Pertanyaan :
Surat dari SEKNEG yang dimaksud, adalah surat Persetujuan penugasan ke luar negeri Nomor: KL 0703/UMPL/2102 tertanggal 7 Oktober 1998, dengan tembusan Dirjen Anggaran, Dep. Keuangan. Pada butir 1 dikatakan bahwa Biaya penugasan mereka dibebankan pada Sekolah Indonesia di KBRI Yangon, namun kenyataannya harus dipikul sendiri sehingga kami hingga saat ini belum bisa pulang kembali ke Indonesia. Terima kasih atas tanggapannya.
Jawab :
Permasalahan yang Saudara tulis kurang lengkap dan jelas, terima kasih
 
Sulaeman
12/19/2005 -
Pertanyaan :
Surat dari SEKNEG yang dimaksud, adalah surat Persetujuan penugasan ke luar negeri Nomor: KL 0703/UMPL/2102 tertanggal 7 Oktober 1998, dengan tembusan Dirjen Anggaran, Dep. Keuangan. Pada butir 1 dikatakan bahwa Biaya penugasan mereka dibebankan pada Sekolah Indonesia di KBRI Yangon, namun kenyataannya harus dipikul sendiri sehingga kami sampai saat ini belum bisa pulang kembali ke Indonesia. Terima kasih atas tanggapannya.
Jawab :
Permasalahan yang Saudara tulis kurang lengkap dan jelas, terima kasih
 
Tommy
12/7/2005 -
Pertanyaan :
mohon agar pada situs ini dilengkapi oleh aturan tentang DIPA dan Penyusunan RKA-K/L yang baru, misalnya saya butuh PMK 54/PMK.02/2005 beserta lampirannya atau penjelasannya, namun saya kesulitan untuk mendapatkan hal tersebut padahal hal itu merupakan pedoman bagi kita semua untuk penyusunan maupun pelaksanaannya. Terima kasih
Jawab :
Terima kasih atas sarannya untuk penyempurnaan website ini.
 
ALEX
12/5/2005 -
Pertanyaan :
kok data2 APBN th yg lalu tidak ada? sbg masyarakat saya juga ingin tau perkembangannya.
Jawab :
Anda bisa melihat: UU No.19 Th 2001 Tentang APBN TA 2002 UU No.29 Th 2002 Tentang APBN TA 2003 UU No.28 Th 2003 Tentang APBN TA 2004 UU No.36 Th.2004 Tantang APBN TA 2005
 
Nana
12/5/2005 -
Pertanyaan :
Tidak ada ceritanya PNS menuntut kenaikan gaji apalagi sampai demo. PNS cukup tahu diri kemampuan keuangan negara. PNS saling mempercayai dan menghargai tugas PNS lain. PNS yang ada dibidang anggaran ataupun perencanaan tentu akan memikirkan gajinya PNS apabila kemampuan keuangan negara memungkinkan. Wagu dan saru PNS menuntut kesejahteraan berlebihan
Jawab :
Terima Kasih atas saran dan masukan anda.
 
Suhairil Syarif
12/5/2005 -
Pertanyaan :
yth.webmaster djapk. Mengapa sekarang tidak ada lagi data tentang APBD Propinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia dalam portal djapk? Berbeda dengan Tahun 2004 yl, dimana data APBD setiap daerah tersedia,sehingga memudahkan masyarakat yang memerlukan mengaksesnya pada situs www.DJPKDP.go.id. Seperti yang saya rasakan sekarang ini. karena tugas saya sehari-hari sya kesullitan untuk mendapatkan Data APBD Prop.Riau beserta 11 Kabupaten/Kota di Riau Ta.2004 s/d sekarang 2005.Memang sejak OTDA diterapkan setiap Kab/kota tidak berkewajiban lagi menyampaikan Data APBD masing-masing daerah ke Pemerintah Propinsi Riau, Apakah data tersebut masih bisa didapatkan disini. Mohon jawabannya via E-mail saya ,terima kasih atas perhatiannya,
Jawab :
Akan kami sempurnakan, terima kasih atas perhatiannya / webmaster
 
Ganti L.A.
11/30/2005 -
Pertanyaan :
Assalaamu 'alaikum ww, Saya sedang menyiapkan sebuah tulisan tentang Pendidikan Nasional. Salah satu aspek yang akan saya bahas adalah mengenai anggarannya. Untuk itu, saya mohon bantuan Bapak/Ibu tentang: (1) Definisi anggaran pendidikan; (2) Ruang lingkup anggaran pendidikan; (3) Apakah anggaran pendidikan sama dengan seluruh anggaran pada Departemen Diknas?; (4) Berapa jumlah anggaran pendidikan pada tahun 2005 dan rencana untuk 2006. Terima kasih atas bantuan dan penjelasan Bapak/Ibu. Wassalaamu 'alaikum ww, Ganti L.A.
Jawab :
website kami masih dalam proses pengembangan. kami tetap memperhatikan permintaan anda, terima kasih
 
YANI
11/30/2005 -
Pertanyaan :
Mohon informasi, dimana kami bisa mendapatkan formulir isian SSBP atau Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak? (URGENT) Terima kasih sebelumnya
Jawab :
Formulir SSBP dapat diperoleh di Bank-Bank pemerintah, kantor Pos, atau KPPN terdekat
 
 
   
First | Previous | Next | Last Halaman 139 dari 142 halaman
   
 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->