Implementasi Sistem Penghargaan dan Sanksi Tahun 2014
Kesekretariatan - 12/16/2014 2:24:15 PM
Sesuai dengan amanat pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, pemerintah perlu menerapkan sistem penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L tahun anggaran 2013
 

 
Nota Keuangan dan APBNP 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dalam rangka mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014 dan menjaga defisit APBN dalam batas yang aman, perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal, pada komponen-komponen utama APBN. Langkah tersebut meliputi optimalisasi penerimaan, baik pajak maupun bukan pajak; efisiensi dan pengendalian belanja negara; serta peningkatan kapasitas pembiayaan anggaran.
 

 

 
 
 
Penanganan Banjir Butuh Lebih dari Rp 2,7 Triliun
Kesekretariatan
Printable View

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan, penanganan banjir untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) membutuhkan dana lebih dari Rp 2,7 triliun.

Sebab, kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, pemerintah pusat menginginkan penanganan dan penanggulangan banjir secara menyeluruh dan tuntas. Pemerintah tidak ingin kerugian dan kerusakan akibat banjir di masa mendatang bertambah.

"Dari pada kita kehilangan potensi setiap tahun atau lima tahunan, (maka biayanya) sekaligus saja dihitung semuanya," kata Menteri Paskah seusai membuka acara seminar nasional Social-Economic Impacts of Man-made Disasters and Its Potensial Wide-spreading Damage di kantor Bappenas, Jakarta, kemarin.

Paskah menjelaskan, anggaran Rp 2,7 triliun itu akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2007 sebagai dana bencana nasional. Namun, penggunaannya khusus untuk pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di Jakarta dan penanganan wilayah hulu di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Dari rencana dana Rp 2,7 triliun itu, menurut dia, pemerintah pusat hanya menambahkan Rp 1,9 triliun. Sebab, sebanyak Rp 800 miliar sudah ditangani pemerintah DKI Jakarta.

"Rp 2,7 triliun adalah jumlah untuk tahun ini," tutur Paskah. "Masalahnya mereka bisa cepat atau tidak penyerapannya," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya telah memutuskan akan menggandakan anggaran proyek BKT yang semula Rp 1,3 triliun - senilai Rp 800 miliar dari pemerintah DKI Jakarta--menjadi Rp 2,7 triliun. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, dengan meningkatkan anggaran itu, proyek BKT harus selesai dalam dua tahun.

Paskah menuturkan, penambahan anggaran dalam APBN-P 2007 berpotensi menaikkan defisit kas negara. Berapa kenaikannya, dia belum mau menyebutkan. Sementara, dalam anggaran yang telah disusun, pemerintah merencanakan defisit 1,1 persen produk domestik bruto. Itu artinya, kas negara tahun ini kekurangan uang Rp 40, 5 triliun.

Kebutuhan tambahan anggaran itu, menurut dia, bisa diambil dari pos lain. Dengan kata lain, dilakukan relokasi terhadap sejumlah dana. Namun, kembali Paskah belum mau merinci, pos anggaran apa saja yang ada kemungkinan direlokasi. "Nanti saja," jawabnya. "Nanti ada yang marah anggarannya dipotong."

Mantan Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR ini hanya memastikan bahwa penambahan anggaran akan dilakukan dalam pembahasan APBN-P 2007. Sebelumnya, kata dia, pemerintah bisa melakukan pembicaraan pendahuluan dengan Panitia Anggaran DPR.

Dalam pembahasan itu, dia menegaskan, pemerintah tetap berprinsip pada optimalisasi dan efisiensi anggaran negara. Sehingga, peluang menambah utang luar negeri untuk menutup biaya sangat kecil.

Dalam wawancara khusus dengan Tempo, Senin lalu, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Hafiz Zawawi mengatakan, anggaran paling mungkin hanya ditambah sekitar Rp 600 miliar. Sumbernya, ada dua alternatif, yakni dari pos lain yang direlokasi atau menambah dana baru. "Atau dua alternatif ini ditempuh, jadi penambahan uangnya tidak terlalu banyak," katanya. (TEMPO Interaktif)


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->