Penyusunan RKA-K/L TA 2015 Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Kesekretariatan - 9/30/2014 6:18:34 PM
"Acara sosialisasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan konstitusi dalam rangka penyusunan Keppres tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat", ungkap Dwi Pudjiastuti Handayani
 

 
Nota Keuangan dan RAPBN 2015
Kesekretariatan
Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN ketiga (2015-2019). Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan RPJMN kedua (2009-2014), RPJMN ketiga tersebut difokuskan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dengan berbasis tujuan tersebut, serta dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi, baik domestik maupun global, maka disusun perencanaan pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP.
 

 

 
 
 
Pemerintah Tolak Revisi UU Keuangan Negara
Kesekretariatan
Printable View

[JAKARTA] Pemerintah menilai revisi Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara yang merupakan inisiatif DPR, tidak perlu dilakukan. Pasalnya, seluruh materi perubahan UUD 1945 yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara telah diakomodasikan di dalam UU 17/2003 itu.

Pemerintah bahkan menilai inisiatif DPR secara prinsipil bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, pemerintah menganggap bahwa pembahasan perubahan UU 17/2003 akan menimbulkan berbagai komplikasi dalam pelaksanaan konstitusi dan membutuhkan pemikiran yang matang dan panjang dalam menyikapinya.

Demikian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (23/5) malam. Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa dalam Raker yang dipimpin Ketua Komisi XI DPR, Awal Kusumah.

"Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara tidak perlu direvisi karena seluruh materi perubahan UUD 1945 yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, telah diakomodasikan di dalam UU 17/2003," kata Menkeu.

Titik tolak pemikiran tentang kekuasaan pengelolaan negara, menurutnya, tidak dapat dibangun secara parsial apalagi didasarkan pada hal-hal yang bersifat praktis. Pemikiran mengenai hal itu, sambungnya, harus dibangun atas landasan konsep kekuasaan lembaga negara yang telah diatur dalam UUD 1945.

Pemerintah menilai bahwa di dalam UUD 1945 yang terkait tentang pengelolaan keuangan negara, telah diakomodasikan di UU Nomor 17/2003. Karena menilai inisiatif DPR itu secara prinsip bertentangan dengan UUD 1945 maka pemerintah tidak berkehendak melanggar UUD 1945.

Menkeu menjelaskan, pemerintah sependapat dengan DPR bahwa ada tiga cabang kekuasaan dalam sistem kenegaraan yakni Presiden sebagai pemegang saham kekuasaan, DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU dan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.

Namun, terkait alasan revisi UU 17/2003 yakni untuk menciptakan keseimbangan kewenangan diantara pemegang kekuasaan, Menkeu menjelaskan UU 17/2003 justru telah menjabarkan hal itu.

Berdasarkan UUD 1945, ujarnya, Presiden melaksanakan APBN yang merupakan hasil persetujuan DPR dan pertanggung jawabannya pun melalui proses pemeriksaan BPK sebelum dilaporkan ke DPR.

Mengenai dominasi dari salah satu lembaga pemegang kekuasaan negara dalam pengelolaan keuangan, Menkeu mengatakan, menurut Pasal 23 UUD 1945, pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam APBN.

APBN dibuat melalui undang-undang yang ditentukan oleh DPR. Pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh DPR. Dengan begitu dalam pengelolaan keuangan negara tidak terdapat dominasi oleh salah satu cabang kekuasaan negara karena keseimbangan cabang-cabang kekuasaan negara telah dijamin oleh konstitusi.

Menuai Kritik

Penolakan Menteri Keuangan tersebut menuai kritik dari anggota Komisi XI DPR. Ali Masykur Musa menilai pemerintah perlu memberi kejelasan sikap karena sikap dari pemerintah memiliki konsekuensi logis konstitusional.

Pasalnya, secara substansial ada paradigma ideologi yang berbeda antara DPR dengan pemerintah dalam hal mengaktualisasi pengelolaan keuangan negara. Karena ada perbedaan itu, ujarnya, DPR dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Kritik yang lebih keras dilontarkan oleh Max Moein dan Dradjad H Wibowo. Max Moein menilai Menkeu seharusnya tidak berhak menolak karena sesuai surat Presiden tertanggal 1 Maret 2007 yang menugaskan Menkeu dan Mensesneg untuk membahas RUU 17/2003.

"Kalau menurut tata tertib DPR, kalau pun mau ditolak maka yang ditolak itu atas persetujuan DPR. Menteri tidak boleh karena dia hanya disuruh Presiden untuk mewakili, ini akan berdampak pada Undang-undang berikutnya yang dibahas di DPR, kalau dia (Menkeu) ganjal begitu, ya kita ganjal juga UU Pajak," ujar Max Moein.

Sementara menurut Dradjad, apa yang disampaikan Menkeu tidak sesuai dengan yang disampaikan Presiden. Hal ini akan menimbulkan komplikasi karena ada dua hal. Pertama, masalah tata tertib. Kedua, perselisihan antara pemerintah dan DPR.

"Kalau DPR bersikeras dan pemerintah bersikeras kemudian masuk ke Mahkamah Konstitusi, itu bola liar politik, " ujar Dradjad.

Sementara menurut Ketua Komisi XI DPR, Awal Kusumah, mengatakan DPR akan melakukan pendalaman atas pendapat Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah. Setelah dibahas di Komisi XI maka akan dibawa ke Badan Musyawarah DPR. [L-10]

(http://www.suarapembaruan.com/News/2007/05/24/Ekonomi/eko01.htm)


 
 
                   
Copyright 2005 Direktorat Jenderal Anggaran
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat 10710
users online
Website ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk Direktorat Jenderal Anggaran












// -->