Minggu, 1 Maret 2015




Tugas dan Fungsi


Direktorat Jenderal Anggaran 
Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.

Fungsi :
  1. perumusan kebijakan di bidang penganggaran;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran;
  4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran;
  5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.

Sekretariat Direktorat Jenderal 
Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

Fungsi :
  1. koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
  2. perumusan peraturan di bidang kesekretariatan;
  3. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan direktorat jenderal;
  4. koordinasi penyusunan rencana strategik, dan laporan kinerja direktorat jenderal;
  5. penyelenggaran urusan kepegawaian direktorat jenderal;
  6. koordinasi penyusunan rencana kerja dan pengelolaan keuangan direktorat jenderal;
  7. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara serta kesekretariatan pimpinan;
  8. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
  9. koordinasi bantuan hukum direktorat jenderal
Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Fungsi :
  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat
Direktorat Anggaran I 
Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Fungsi :
  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat
Direktorat Anggaran II 
Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Fungsi :
  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat
Direktorat Anggaran III 
Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Fungsi :
  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendaha Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat
Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.

Fungsi :
  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Direktorat Sistem Penganggaran 
Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem penganggaran.

Fungsi :
  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penganggaran;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penganggaran;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sistem penganggaran;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem penganggaran
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Direktorat Harmonisasi Sistem Penganggaran 
Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran.

Fungsi :
  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
  5. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat


Liputan


Internalisasi Reviu Angka Dasar



Tutorial Aplikasi SIMPONI



Penelaahan RKA-K/L APBNP 2015 Dan Penghematan Perjalanan Dinas



Budget In Brief (English Version)



Mempermudah Pembayaran Penerimaan Negara, Menteri Keuangan Luncurkan MPN G2



Pendapat Akhir Pemerintah Terhadap RUU APBNP 2015 Dalam Rapat Paripurna DPR RI



Penilaian TKPMR Non Sampel Untuk Penerapan Manajemen Risiko DJA yang Lebih Baik



Semakin Mudah Dengan Integrasi SIMPONI-BINFAR



Penyempurnaan Perumusan Output dan Outcome dalam RKA-K/L



Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Anggaran



Kalender Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015



Sasaran Strategis dan Kontrak Kinerja Untuk Mewujudkan Visi dan Misi DJA



Web Service Rampung, Integrasi SIMPONI-BARANTAN Sukses Dilakukan



Mekanisme Revisi Anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran



Nota Keuangan dan RAPBNP Tahun 2015






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011