Kamis, 2 Juli 2015

Telah dirilis Perpres No. 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Klik di sini untuk download Perpres & Lampirannya




Persiapan Penyusunan RKA-K/L 2013




JAKARTA - Direktur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo membuka secara resmi acara Sosialisasi Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013, Kamis (12/07), selain itu juga menyampaikan paparan terkait rencana pengalihan pengesahan DIPA dari Direkrorat Jenderal Perbendaharaan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada tahun 2013.

Tujuan diadakan sosialisasi ini adalah agar para petugas perencanaan seluruh Kementerian Negara/Lembaga dapat memahami dengan baik dan benar petunjuk teknis penyusunan RKA-KL tahun 2013 sehingga dapat menyusun dan melaksanakan APBN dengan berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar Hukum Penyusunan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2013 adalah PP No. 90 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (3).

Dalam rangka penyusunan RKA-KL tahun 2013 diharapkan dapat mengurangi tanda bintang atau blokir pada dokumen DIPA dan RKA-KL. Dari hasil evaluasi selama ini penyebab bintang itu adalah masalah-masalah administratif yaitu TOR dan RAB yang belum lengkap, yang sebenarnya bisa diselesaikan sebelum dilakukannya pembahasan dengan komisi terkait di DPR, pembahasan dan penelaahan dengan Kementerian Keuangan dan juga Bappenas. Kemudian Interaksi K/L dengan komisi terkait di DPR juga diperlukan, diupayakan setelah dilakukan pembahasan dengan komisi di DPR agar langsung mendapatkan persetujuan.

Herry Purnomo mengharapkan agar segera setelah APBN disahkan, maka semua persetujuan DPR sudah harus diterima oleh DJA untuk mencegah terjadinya pembintangan di dokumen DIPA. Dan juga masalah administratif lainnya yaitu keputusan-keputusan dan aturan-aturan yang mendasari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Terkait pengalihan pengesahan DIPA, Herry menjelaskan bahwa tujuan pengalihan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada stakeholder dalam proses penyusunan dokumen penganggaran. Hal ini terkait keluhan dari stakeholder atau K/L yang merasa keberatan karena harus 2 kali mendatangi Kementerian Keuangan yaitu pertama ke Ditjen Anggaran, kemudian ke Ditjen Perbendaharaan untuk menyelesaikan 1 dokumen yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh 1 unit.

Keluhan tersebut juga berkaitan dengan penyelesaian revisi, bahwa revisi dari DJA sudah dikeluarkan berupa SP-RKAKL namun kemudian masih harus datang ke Ditjen Perbendaharaan untuk menyelesaikan pengesahan DIPAnya. Jadi dengan pengalihan ini maka akan terjadi pemotongan proses penyelesaian DIPA, sehingga K/L tidak perlu lagi mendatangi 2 unit di Kementerian Keuangan.
(RW)

7/23/2012 11:29:12 AM




Liputan


Financial Note And Indonesian Budget 2015



Bimtek Penganggaran Satker Kementerian Mitra DJA



Penghargaan Mahana Praja Untuk Pegawai Terbaik



Memacu Pencapaian Kinerja DJA



Nota Keuangan dan APBNP tahun 2015



Pemantapan Implementasi SIMPONI Dalam Pembayaran/Penyetoran PNBP



Sosialisasi LHKASN



Persiapan Pembicaraan Pendahuluan Komisi DPR RI Dengan K/L Mitra Kerja



Mahasiswa UNILA Tingkatkan Pemahaman Sistem Penganggaran



Pembahasan Tindak Lanjut Temuan BPK Terkait PNBP K/L



Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Jilid ke-2



Pelantikan Eselon III di Lingkungan DJA



Upaya Peningkatan Kesehatan Organisasi



Penerapan Kaidah EYD Dalam Penulisan Dokumen Negara



Workshop Manajemen Risiko






 



Statistik Website




Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011