Klik di sini untuk mengunduh Materi Workshop Aplikasi Penataan ADIK TA 2017 (DJA, 11-13 Mei 2016)




Persiapan Penyusunan RKA-K/L 2013




JAKARTA - Direktur Jenderal Anggaran, Herry Purnomo membuka secara resmi acara Sosialisasi Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013, Kamis (12/07), selain itu juga menyampaikan paparan terkait rencana pengalihan pengesahan DIPA dari Direkrorat Jenderal Perbendaharaan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada tahun 2013.

Tujuan diadakan sosialisasi ini adalah agar para petugas perencanaan seluruh Kementerian Negara/Lembaga dapat memahami dengan baik dan benar petunjuk teknis penyusunan RKA-KL tahun 2013 sehingga dapat menyusun dan melaksanakan APBN dengan berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar Hukum Penyusunan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2013 adalah PP No. 90 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (3).

Dalam rangka penyusunan RKA-KL tahun 2013 diharapkan dapat mengurangi tanda bintang atau blokir pada dokumen DIPA dan RKA-KL. Dari hasil evaluasi selama ini penyebab bintang itu adalah masalah-masalah administratif yaitu TOR dan RAB yang belum lengkap, yang sebenarnya bisa diselesaikan sebelum dilakukannya pembahasan dengan komisi terkait di DPR, pembahasan dan penelaahan dengan Kementerian Keuangan dan juga Bappenas. Kemudian Interaksi K/L dengan komisi terkait di DPR juga diperlukan, diupayakan setelah dilakukan pembahasan dengan komisi di DPR agar langsung mendapatkan persetujuan.

Herry Purnomo mengharapkan agar segera setelah APBN disahkan, maka semua persetujuan DPR sudah harus diterima oleh DJA untuk mencegah terjadinya pembintangan di dokumen DIPA. Dan juga masalah administratif lainnya yaitu keputusan-keputusan dan aturan-aturan yang mendasari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Terkait pengalihan pengesahan DIPA, Herry menjelaskan bahwa tujuan pengalihan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada stakeholder dalam proses penyusunan dokumen penganggaran. Hal ini terkait keluhan dari stakeholder atau K/L yang merasa keberatan karena harus 2 kali mendatangi Kementerian Keuangan yaitu pertama ke Ditjen Anggaran, kemudian ke Ditjen Perbendaharaan untuk menyelesaikan 1 dokumen yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh 1 unit.

Keluhan tersebut juga berkaitan dengan penyelesaian revisi, bahwa revisi dari DJA sudah dikeluarkan berupa SP-RKAKL namun kemudian masih harus datang ke Ditjen Perbendaharaan untuk menyelesaikan pengesahan DIPAnya. Jadi dengan pengalihan ini maka akan terjadi pemotongan proses penyelesaian DIPA, sehingga K/L tidak perlu lagi mendatangi 2 unit di Kementerian Keuangan.
(RW)

7/23/2012 11:29:12 AM




Liputan


Dari The 5th Asian Regional Roundtable



Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016



Penelaahan RKA-K/L APBN Perubahan Tahun 2016



DJA Sampaikan "ADIK" Dalam Seminar Internasional di Seoul, Korea



PEMNA Plenary Conference : Fiscal Transparency and Citizen Participation



Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2016



Bantuan Pendidikan dan Bingkisan Hari Raya untuk Pegawai Tenaga Pendukung



Advertorial Rancangan APBN Perubahan 2016



FGD : Penyusunan RPP JKK dan JKM bagi PPBASN



RUU APBNP T.A. 2016 dan Nota Keuangan serta RAPBNP T.A. 2016



Kenali lebih Dekat Tugas dan Fungsi, Mahasiswa PKN STAN kunjungi DJA



RUU APBNP T.A. 2016 dan Nota Keuangan serta RAPBNP T.A. 2016



Apa Itu Review Baseline



Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-3/AG/2016



DJA Selenggarakan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai






 





Copyright 2011 Kementerian Keuangan RI - DJA - Pusintek - 2011 | Disarankan untuk menggunakan browser yang populer dan versi terbaru

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011